APA YANG SALAH: Sampai 6 Bulan STNK Belum Jadi...

Selamat siang,

Pulang kuliah, sejenak ingin menulis...

Refreshing setelah dibuat melotot tiap hari oleh tesis,

Sekedar pemikiran saya, bisa benar atau bisa juga salah. Saya adalah salah satu pemakai sepeda motor. Beberapa bulan lalu saya membeli sepeda motor. Sedikit berbeda dengan pembelian yang sebelumnya pada tahun 2011. Kala itu saat saya membeli motor saya langsung dikasih surat jalan dan selang beberapa minggu saya dikasih STNK dan plat nomor, Kelanjutannya tidak sampai 2 bulan BPKB sudah berada di tangan.

Pada saat pembelian motor di tahun 2014 ini sungguh sangat berbeda. Setelah motor sampai rumah saya diberi surat jalan yang konon tulisannya hanya berlaku 1 bulan. Saya diwanti-wanti untuk tidak melancong ke luar propinsi karena surat tersebut hanya berlaku dalam propinsi. Namun belum ada setengah bulan motor sudah touring jogja-kudus...hehhe

Menunggu, kemudian selang 1-2 saya di sms oleh toko untuk mengambil berkas, ternyata yang diberikan hanya surat pembayaran pajak dan STNK belum jadi. Saya merasa aneh kenapa turunnya tidak bersamaan padahal biasanya surat pajak dan STNK ada dalam 1 bendel. Namun pihak toko mengungkapkan bahwa pembelian pada bulan tersebut memang seperti itu. Usut punya usut memang banyak temannya yang belum mendapatkan STNK. Menunggu dan menunggu, selang 6 bulan saya di sms untuk mengambil BPKB. Namun anehnya STNK dan plat motor asli belum juga dikasih. Saya paham bahwa yang mengalami hal demikian tidak hanya saya.

Siring berjalannya waktu, ngobrol kesana kemari, muncul berbagai cerita. Kondisi administrasi sepeda motor menjadi seperti itu pasca salah satu pembesar POLRI tertangkap. Entah apa dasarnya orang-orang bilang seperti itu. Pada saat saya crosscheck di toko, mereka tidak dapat menjelaskannya alasan lamanya STNK dan plat motor turun. Mengingat tahun 2011 yang begitu cepat saya jadi berpikir alasan kenapa terjadi. Kenapa terjadi kemunduran kualitas pelayanan?

[malah asik crita...tesis...tesis...]

Terusin cerita, tanggung...

Mungkin sekedar olah pikir saya, hanya meraba tanpa tahu kebenarannya. Saya punya beberapa dugaan berkaitan dengan kasus tersebut. 

1. Tertangkapnya pembesar POLRI

Ya tidak ada salahnya saya mencoba berlogika dengan dugaan tersebut. Jika memang benar dugaan tersebut benar maka kondisi administrasi saat ini menjadi lebih ketat. Karena pemerintah takut kalau "kebobolan" lagi. Namun sedikit tidak logis, apakah karena suatu kasus lantas suatu sistem menjadi lambat? Apakah cara mengontrol suatu sistem berjalan lurus dengan waktu pelayanan yang menjadi lebih lama? Jelas tidak. Lihat saja sistem pedaftaran via internet dan tes via internet yang sedang dikembangkan, menjadi lebih cepat dan transparan.

Apakah birokrasi menjadi lebih panjang dalam mengontrol sistem? Jika iya menjadi suatu hal yang tidak logis. Bukanya birokrasi yang semakin panjang itu membuat sistem rentan terkena polusi. Entahlah, setidaknya itulah yang saya pandang, semakin panjang alur maka semakin banyak orang yang berkepentingan. Lalu logiskah lambatnya proses administrasi karena kasus korupsi pembesar POLRI? Saya tidak bisa menjawabnya...hehe

2. Pemerintah kurang tenaga kerja

Ini adalah logika sederhana dari saya sebagai seorang awam. Bermula dari meledaknya populasi kendaraan bermotor. Lalu pemerintah tidak memiliki cukup sumber daya manusia untuk menyediakan pelayanan prima. Konyol juga tapi mungkin ada benarnya. hehe...

Kalau memang demikian kejadiannya masalah terjadi pada jumlah kendaraan bermotor dan jumlah sumberdaya manusia. Jika memang iya, kenapa pemerintah tidak melakukan perekrutan hingga didapatkan jumlah yang ideal, ideal dalam arti seimbang antara pemasukan, kualitas pelayanan dan jumlah sumber daya. Tampaknya dengan banyaknya orang pintar dinegeri ini tidak susah memodelkannya dalam matematika dan menarik kesimpunan.

Namun saya sedikit tergelitik ketika berpikir populasi kendaraan bermotor. Dengan administrasi yang seperti ini tentu masyarakat banyak yang beralih menginginkan motor setengan pakai karena langsung bisa dipakai dengan surat lengkap dan plat asli. Jika memang misinya demikian maka saya salut. Saya setuju jika populasi kendaraan bermotor ditekan secara implisit dalam suatu sistem. Tahu sendiri jika ditekan secara terang-terangan pasti banyak yang protes. Namun jika demikian kenapa proses administrasi perpanjangan plat juga memakan waktu yang lama? Jika memang dugaan positif saya benar seharusnya hanya motor baru saja yang diberi treatment berbelit-belit. Entahlah....hehe

Saya baru memiliki dua dugaan tersebut. Namun yang jelas hingga saat ini pihak toko belum dapat menjelaskan secara pasti kenapa terjadi masalah seperti ini. Seharusnya dari kepolisian memberikan penjelasan detail pada toko sehingga ketika konsumen bertanya maka dapat dijelaskan dengan baik, tidak hanya menduga-duga. Seperti saya....

[ups waktu habis...mari nesis kembali]

MENDONGKRAK POPULASI “PEMILIH CERDAS” MELALUI SINERGI INDUSTRI SELULER-PEMERINTAH

Oleh: Janu Arlinwibowo

januarlinwibowo@ymail.com

inijanu.blogspot.com

Sebuah Prolog: Tepuk Jidat Melihat “Pesta”

Pemilu merupakan suatu pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Memilih dan dipilih adalah agenda dari pesta ini. Semua orang punya hak memilih dan semua orang punya hak dipilih pula. Itulah konsekuensi yang mutlak terjadi karena bangsa ini memilih sistem demokrasi. Demokrasi diusung dengan harapan adanya suatu keadilan antar rakyat dan wakil rakyat. Oleh karena itu jargon dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat selalu berdengunndi seantero jagad nusantara.

Sekilah tentang demokrasi, mari kita berbicara mengenai “pestanya” demokrasi. Negeri ini selalu mengadakan pesta setiap lima tahun sekali dengan agendan pemilihan umum. Memilih untuk menentukan siapa yang berhak mewakili rakyat di atas singgasana pemerintahan.

Pemilu tahun ini dimana diawali dengan pemilihan legislatif. Legislatif? Singkatnya masyarakat menyerukannya pemilihan DPR, demikian lebih familiar didengar. Proses kampanye berjalan dengan meriah, banyak wajah berukuran jumbo terpampang di perempatan jalan, melimpah ruah bendera warna-warni di tepi jalan padat kendaraan. Semua bertujuan agar partai dan calegnya dapat popularitas di kalangan masyarakat. Sayangnya, masyarakat tetap saja bertanya-tanya siapa mereka yang memantaskan diri untuk maju sebagai wakil rakyat.

Bukan berlebihan, namun fakta menunjukan bahwa banyak masyarakat yang buta dan tuli. Mereka tidak tahu orang yang wajahnya terpampang di perempatan, mereka tidak mendengar teriak riuh promosi visi dan misi. Mungkin bukan karena mata yang rabun atau gendang telinga yang mengeras, tapi karena terlampau banyak yang harus diperhatikan dan terlampau banyak yang berkeinginan di dengarkan. Fakta memang di perempatan lebih dari 5 foto terpampang sedangkan waktu tunggu lampu merah hanya kisaran 45 detik, teriak riuh suara caleg dan tim suksesnya yang silih berganti berdatangan. Simpang siur informasi membuat masyarakat tidak dapat mencermati dengan nyaman. Wajar bila masyarakat tidak dapat memahami siapa calon-calonnya.

Masyarakat akhirnya memilih berdasarkan sapek lain yang tidak ada kaitannya dengan kompetensi sebagai wakil rakyat, hubungan saudara, tetangga, teman atau hanya sekedar kenal. Menilik lebih dalam mengenai rekam jejak, visi misi, atau latar pendidikan tidak sempat ditelusuri oleh masyarakat. Bahkan mungkin banyak pemilih yang sekedar asal saja, mungkin juga jika ditanya saat ini mereka sudah lupa dulu memilih siapa.

Beranjak ke pesta yang lebih meriah, pemilihan presiden. Pemilihan bakal calon orang nomor satu di Indonesia berjalan lebih ramai. Masyarakat mulai menelusuri secara mendalam calon presiden. Mungkin karena hanya ada dua calon sehingga relatif ringan dalam membandingkan. Namun ternyata bukan hal mudah pula membandingkan kedua calon karena informasi yang tersedia acak-acakan tidak karuan. Banyak fitnah, banyak kebohongan, saling menjelekan,itulah nuansa pemilihan presiden. Sehingga masyarakat luas pun tidak luput dari kebingungan. Sudah sulit lagi membedakan informasi yang benar dan salah, sangat sulit membedakan tulisan yang memberi informasi atau suatu doktrin belaka.

Muncul banyak sistem kampanye yang sangat tidak nyaman, saling menjelekan. Bisa dikatakan lautan demokrasi telah menghitam akibat melarutnya kampanye negatif. Entah dalam kondisi ini, masihkan pemilu menjadi suatu pesta? Nampaknya bukan, karena pesta adalah tempatnya orang gembira, bukan saling adu mulut yang tidak ada selesainya.

Imbasnya masyarakat bingung mencari informasi. Sangat sulit mencari informasi yang netral dengan analisis tajam berkuaitas. Sangat langka informasi yang dapat dijadikan acuan untuk membangun keyakinan. Akhirnya, masyarakat yang terlanjur berpihak pun menjadi fanatik, namun yang masih bimbang menjadi semakin bingung, bahkan sebagian memilih menyimpan hak pilihnya karena tidak memiliki pandangan.

Diobrak-abriknya Media Informasi

Televisi dipandang sebagai media informasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sehingga tidak heran jika televisi dibajak oleh berbagai orang berkepentingan untuk memuluskan rencana. Bagaimana tidak? Beberapa chanel ternama saling beradu pandangan untuk membela kubu yang didukung. Baru tahun ini televisi memberikan dampak signifikan pada pemilu.

Simpang siur berita di media membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita televise mulai luntur. Validitas berita pun mulai banyak diragukan karena memang terdapat tendensi dari berbagai televisi. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dihindari. Strategi bijak adalah tidak memakan mentang informasi yang disampaikan berbagai media.

Usaha pemerintah untuk memberikan wacana pada masyarakat sebetulnya sudah sangat bagus. Adanya debat capres dan cawapres yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi dapat dijadikan sebagai sumber informasi valid. Namun masalahnya, pasca debat seringkali pihak televisi mengulas ulang dan berkomentar sesuai dengan tendensi masing-masing. Strateginya adalah saling mengupas kejelekan dan kelemahan dari pasangat lain.

Mengerikannya, beberapa media bersikap sangat profokatif dengan mengangkat isu-isu rasis. Untuk beberapa konsumen informasi yang baik, itu bukan masalah tapi untuk penikmat informasi yang emosional, dampaknya sangat besar. Orientasi pada kejelekan rival membuat nuansa persaingan sangat panas, seolah mereka akan memperjuangkan negeri ini dari penjajah, padahal mereka hanya mencoba menjadi yang terbaik dengan mengambil antusiasme dari rakyat, bukan membuat rakyat membenci rival.

Permasalahannya adalah tidak mampunya pemerintah untuk mengontrol informasi yang masuk pada masyarakat. Disamping dari televisi, banyak informasi dari media cetak dan internet yang provokatif. Pemerintah memang menyediakan debat ataupun situs resmi kpu tapi nampaknya tidak terlalu familiar. Sehingga informasi resmi kpu tidak dikonsumsi secara massal oleh masyarakat. Imbasnya adalah masyarakat kebingungan dan tidak menjadi cerdas saat pemilihan dilaksanakan.

Perkembangan Telepon Genggam

Benar bahwa beberapa tahun yang lalu televisi merupakan media informasi yang memiliki jangkauan paling luas. Namun seiring perkembangan teknologi, telepon genggam nampaknya akan masuk dalam era kejayaan. Bahkan dapat dibilang saat ini era kejayaan telepon genggam sudah dimulai. Terdapat fakta mengejutkan, saat ini jumlah handphone di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 250,100,000 buah handphone. Dengan jumlah penduduk mencapai 237,556,363 maka perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan handphone mencapai 105.28%.

Asumsi yang dapat diambil dari data di atas adalah hampir semua orang indonesia memiliki telepon genggam sebagai media komunikasi. Telepon genggam bersifat mobile dan private. Dapat dipandang pula telepon genggam adalah bagian tubuh dari pemiliknya, hanya istirahat ketika pemiliknya sedang tidur.

Perkembangan telepon genggam terjadi akibat dari murahnya piranti dan biaya komunikasi. Ditambang dengan fasilitas internet yang ada pada telepon genggang membuat benda mungil ini menjadi kebutuhan pokok pemiliknya. Ditambah bahwa telepon genggap dapat difungsikan sebagai televisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telepon genggam memiliki potensi yang luar biasa sebagai media informasi.

Melihat potensi pertumbuhan telepon genggam, pemerintah sering memanfaatkannya sebagai media publikasi, termasuk publikasi pemilu. Sekilas sms masuk dengan ini mengingatkan pengguna untuk tidak lupa mencoblos. Strategi tersebut dipandang efektif karena mampu menghantarkan pesan hampir ke semua masyarakat Indonesia. Namun sebatas mengingatkan tidak lupa mencoblos saja belum memberikan pencerahan pada masyarakat. Ingat kapan mencoblos tapi tidak tahu kenapa mencoblos dan siapa yang dicoblos.

Kolaborasi Strategis

Strategis, kalimat yang paling representatif untuk mendeskripsikan publikasi melalui sms. Walaupun saat ini sudah ada email, facebook, twitter, dan sebagainya, namum sms dipandang sebagai media informasi yang privat dan selalu terpantau. Tidak ada istilah telat membuka sms, tapi kalau pesan tidak terbaca karena lama tidak buka email atau twitter, itu masalah klasik.

Industri seluler adalah pihak yang paling berkuasa dalam mengontrol lalu-lintas informasi berbasis selular. Bukan hal yang sulit untuk mengirimkan berbagai pesan ke seluruh pelanggannya. Buktinya hampir setiap minggu pihak selular selalu mengirim sms promosi, entah promosi paket internet, sms, atau telpon murah. Jadi bukan hal yang mustahil ketika industri selular mengambil peran sebagai duta penyebaran informasi pemilu.

Pihak selular dapat mengirimkan berbagai macam pesan berkaitan dengan pemilu. Saat menjelang pemilu, hal yang baling dibutuhkan oleh masyarakat adalah informasi valid. Berbasis sms, pihak selular dapat mengontrol informasi yang akan disampaikan kepada pelanggan. Dengan demikian maka informasi yang diakses oleh masyarakat pun merupakan sumber yang “baik”. Seperti halnya informasi mengenai curriculum vitae caleg atau capres, yang sebetulnya telah disediakan oleh KPU tapi sedikit orang yang mengakses.

Hal yang disampaikan melalui sms misal “Salam Indonesia, mari cermati calon presiden kita berdasar sudut pandang pendidikan https://www……..”. Sms demikian akan memberi stimulus agar masyarakat mengakses sehingga memiliki wawasan cukup untuk menjadi pemilih cerdas. Berita pun dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga tidak menyebabkan merebaknya aura kebencian dan saling caci-maki. Beredarnya sms informasi tersebut akan menekan popularitas berita-berita tidak valid yang disebar melalui media sosial. Keyakinan muncul karena pengakses media sosial jauh lebih sedikit dibandingkan pengakses sms.

Mekanisme Sinergi

Sinergi untuk melahirkan pemilih cerdas menuju suatu pesta yang sesungguhnya melibatkan pemerintah, industri selular dan pihak lain. Untuk lebih membuka imajinasi mari kita lihat bagan di bawah ini.

Industri selular memiliki peran utama sebagai pengirim pesan ke masyarakat. Isi pesan adalah mempopulerkan berbagai berita yang disediakan oleh berbagai instansi terpercaya. Kemudian masyarakat akan terpancing untuk mengakses sumber informasi dan mendapati berbagai informasi. Industri selular berpotensi memiliki peran ganda dengan mengambil peran lain sebagai penyedia informasi. Tentunya informasi yang disediakan melalui validasi dari instansi berwenang.

Sumber informasi utama adalah dari web pemerintah, yang dalam kasus pemilu didominasi oleh KPU. Berbagai informasi disediakan di web dan industri selular selalu update untuk mempublikasikannya pada masyarakat. Tidak hanya dari informasi pemerintah, penyedia informasi dari kalangan lain pun memiiliki potensi untuk turut ambil bagian dengan syarat data telah divalidasi dan disetujui oleh pemerintah.

Salah satu hal yang penting adalah tuntutan industri selular untuk saling bekerjasama. Untuk tujuan bersama, agar jangkauan informasi menjadi seluas-luasnya maka dibutuhkan kerjasama antara industri selular. Nampaknya hal tersebut sangat mungkin karena demi kepentingan bangsa maka persaingan dapat diredam sementara waktu. Bahkan untuk dukungan yang lebih mendalam tentunya beberapa web yang memberikan informasi dapat digratiskan sehingga masyarakat dapat leluasa mengakses. Dengan demikian maka akan muncul berlipat-lipat jumlahnya pemilih cerdas.

Pemilih Cerdas: Inilah Pesta

Maksud dari pemilih cerdas adalah pemilih yang memilih secara sadar. Tidak hanya sadar dalam arti bahasa, tapi juga dalam arti makna. Pemilih cerdas adalah pemilih yang mengetahui siapa yang dipilihnya, tidak hanya sekedar tahu nama tapi juga tahu alasan kenapa memilih. Peranan informasi yang valid akan membuat masyarakat mengenal calon-calon pemimpin secara baik.

Tidak hanya mengenal siapa yang dia dukung tapi juga mengenal siapa yang tidak dia dukung. Namun, tidak seperti saat ini, fanatik, mayoritas masyarakat termakan kampanye hitam, disadari maupun tidak. Pendukung A memilih A dan benci pada B, begitu pula sebaliknya. Itulah imbas dari menyebarnya informasi tidak valid yang mengarah pada strategi provokasi.

Masuknya industri selular jelas akan meminimalkan hal tersebut. Informasi dapat dikontrol sehingga hanya memuat konten-konten yang telah divalidasi sehingga tidak memuat berita yang saling menjelekan sehingga memicu perpecahan. Negara ini diciptakan menjadi satu dalam suatu keanekaragaman. Informasi yang baik akan mengarahkan penilaian pada unsur kebaikan, siapa yang lebih baik, bukan siapa yang baik dan siapa yang jelek.

Demikian maka pemilu di negeri ini dapat menjadi benar-benar suatu pesta.

Masyarakat tidak mabuk (sadar) saat berpesta,

Tanpa ada pertikaian berkepanjangan,

Mengakui masing-masing memiliki kelebihan,

Menuju pemerintahan yang berdaulat,

Semoga kedepan dapat terwujud, sinergi industri dan pemerintah,

Untuk negeri ini,

Ngalor-ngidul menjelang 9 Juli 2014

“Pesta demokrasi”

Hmmm…itulah yang menjadi jargon walaupun saya tidak sepenuhnya setuju dengan kalimat tersebut. kenapa demikian? Dalam benak saya, suatu perta itu adalah selebrasi kebahagiaan, penuh canda gurau, penuh keramahan, penuh cinta. Singkatnya pesta itu full dengan keindahan dan perdamaian. Tapi coba kita perhatikan pesta demokrasi kita? Penuh ketegangan, banyak fitnah, sering ditemukan nada saling melecehkan. Bahkan salah satu capres, bapak Prabowo bilang kalau masyarakat/pendukung capres lebih galak dari capresnya (debat pres 3).Dimananya to pestanya? Dimana seneng-senengnya? Dimana keramahannya…Hehe… (maaf kepada pencetus jargon…hehehe)

Sebenarnya saya sudah lama pengen menulis mengenai pemilu ini, namun karena kemarin ada ujian jadi baru kali ini bisa meluapkan pikiran.

Sejujurnya sampai detik ini saya bingung dengan pilihan saya, saya belum memantabkan hati saya, siapakah yang akan saya pilih di 9 Juli 2014. Dan semakin lama, bukannya semakin terang malah semakin berkabut. Dulu saya sangat kagum dengan pak jokowi, lewat media sering saya dengar banyak sekali terobosan dan prestasi dalam kepemimpinannya. Seiring berjalannya waktu saya pun melihat sosok pak prabowo yang sangat matematis, nampak sangat realistis dan memiliki wawasan kuat sebagai bekal. Kedua calon ini sangat bagus apalagi pak jokowi didampingi oleh pak JK yang syarat pengalaman dan pak prabowo didampingi oleh pak Hatta yang memiliki kontrol emosi cukup baik.

Prihatin….

Saya mencoba menyimak televise yang menyiarkan tentang profil ataupun paparan visi misi. Saya lihat di salah satu program yang mempertemukan jurkam kedua belah pihak. Ya ampun, semakin mantab saya menyimpulkan ini bukan pesta bagi saya. Saling hujat dan saling menjelekan, motif dukungan juga tidak jelas.

Ada yang mendukung karena sakit hati dengan capres yang lain, ada yang mendukung karena dijanjikan jabatan yang lebih dari menteri. Lebih prihatin lagi ketika ada pertanyaan “kesan baik pada lawan politik?”… yang satu menjawab dengan “blusukan” sambil muka mengejek, yang satu menjawab “pintar merawat kuda”. Ealah, bukan suatu yang sulit untuk memuji Jokowi dan Prabowo karena mereka adalah orang terpilih.

Di area debat malah saling hujat. Prabowo dihujat dengan pelanggaran HAM dan status sebagai “pecatan” TNI, Jokowi dihujat sebagai boneka dan rakus jabatan. Semua materi tidak memberikan kemapanan pada hati saya untuk memilih.

Nampaknya JKW-JK dan PRB-Hatta salah milih jurkam… Cuma satu pembicara yang terlihat elegan dan cerdas dari keenam pembicara… Dan saya kapok lihat debat kalo yang debat bukan capresnya… :p

Lucu lagiii…

Lagi pada rebut hasil survey…

TV nya pendukung Jokowi selalu menampilkan bahwa Jokowi unggul telak atas Prabowo, sedangkan TV pendukung Prabowo menampilkan bahwa Prabowo mulai unggul atas Jokowi…

Bebarapa waktu saya dengar pihak Prabowo menyindir bahwa salah satu lembaga survey yang menampilkan keunggulan elektabilitas Jokowi adalah lembaga yang dibayar oleh jokowi. Lembaga tersebut tidak terima dengan hal tersebut…rame deh…

Gak jelas banget, tak usahlah gubris hasil survey…yang penting hasilnya besuk… :p

Milih yoook (bingung)…

Sebagai warga negara, jelas dong saya ingin pemimpin yang paling baik. Ngutip dari mata najwa ah… “kita tidak mencari pemimpin yang sempurna”. Mulai dari situlah muncul isyarat untuk membandingkan kedua calon. Kriteria “baik” tentu subjektif, turunan dari pola pikir kita masing-masing. Kalau istri saya katanya lebih suka jokowi “tu senyumnya lucu”…hahaha…

Awal perbandingan yang saya lakukan adalah dengan berbincang dengan teman mengenai capres. Diskusi saya lakukan dengan teman yang sudah menetapkan pilihannya, ketika berbincang dengan macan asia fansclub saya berposisi sebagai jkw’ers, sebaliknya ketika saya berbincang dengan pendekar dua jari maka saya berposisi sebagai serdadu ahmad dani. Pura-puranya bunglon…hehe

Selain itu saya juga mencari info melalui debat capres karena itu nampaknya lebih baik daripada suara-suara jurkam yang geje!!!

Dari berbagai perbincangan, ada banyak yang memilih prabowo dengan alasan singkat namun fundamen, “Indonesia belum bisa dipimpin oleh sipil”. Nampak bukan? Bahwa masyarakat kita sangat historis. Mereka lihat kondisi negara saat dipimpin oleh Suharto dan SBY, dipandang lebih baik. Eiiits jangan langsung dipercaya, krisis moneter 98 karena pak tentara lho… “isih ra penak jamanku tooo…”…hehehe…

Pandangan seperti itu pula yang digunakan Gerindra untuk mengambil hati. Gaya bahasa prabowo pun sedikitnya menyerupai pak harto “….ken”. Nampaknya calon presiden no. urut 1 ini paham betul pemikiran masyarakat yang beberapa merasakan kekangenan dengan sosok Suharto.

Namun maaf, alasan itu belum cukup untuk meyakinkan saya, presiden harus dari kalangan militer, Bung Karno dan Bung Hatta rakyat sipil lho… Oleh karena itu jangan serta merta mejugde bahwa militer lebih tegas dari sipil. Tegas apanya? Kalau galak mungkin… Suara keras mungkin… Tapi tegas belum tentu… Tegas yang kita harapkan adalah tegas dalam ranah kebenaran.

Calon presiden nomor urut 2 memiliki popularitas yang luar biasa, sering menjadi artis di media, khas dengan baju kotak-kotas dan senyumnya. Pendukung dari capres ini pun sangat banyak, dianggap sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, sering blusukan, eksekutor yang anti kompromi. Dipandang merupakan pemimpin yang memiliki trek rekor baik dan mulai dari bawah, walikota, gubernur lalu mencalonkan diri menjadi presiden.

Namun sayangnya, dari 3 periode jabatannya, dua diantaranya tidak selesai, mengundurkan diri untuk mencalonkan diri agar memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Muncul berbagai opini,

1.       Jokowi sebagai boneka, elektabilitasnya dimanfaatkan untuk menyelamatkan muka partai, (di partai itu tidak ada calon lain yang memiliki peluang menjadi presiden sebesar jokowi), singkat kata “boneka” sehingga rela meninggalkan jawabatannya yang belum rampung.

2.       Jokowi sangat dinantikan rakyat, tidak ada waktu lagi untuk menunggu pilihan presiden tahun mendatang sehingga beliau dapat menyelesaikan jabatan sebagai gubernur karena Indonesia harus segara dimajukan, melalui kepemimpinan jokowi

Kebenaran dari kedua opini tersebut tidak ada yang tahu pasti, semoga opini kedualah yang benar.

Prabowo dengan sistem ekonominya

Dari sudut pandang visi dan misi kedua capres sama baiknya, sama-sama bertujuan untuk memajukan bangsa, sama-sama berpikiran futuristik. Namun pasti ada perbedaan dalam penekanan. Prabowo berulang-ulang membahas tentang perekonomian. Prabowo menilai bahwa ekonomi bangsa ini ada yang salah seperti bocornya 1000T. Singkatnya Prabowo mengusung ekonomi kerakyatan anti neoliberalism… (pakai sistem ekonomi syariah saja pak….sragam…)

Yang lebih mengagetkan saya, Prabowo berkeinginan memberantas korupsi dengan menaikan gaji pegawai pemerintah termasuk DPR dll. Waduuuh…hehehe… Mengutip kalimat pak Abraham Samad, “Korupsi itu bukan karena koruptor kurang uang, tp karena serakah”. Lalu pertanyaanya apakah benar itu penambahan gaji akan memberantas korupsi? Maaf saya sangsi dengan teori ini. Saya khawatir jika itu terjadi. Maaf sedikit fulgar, saat ini untuk menjadi PNS dengan gaji 2 juta saja rela menyuap, untuk menjadi anggota POLRI dengan gaji katakanlah 3 juta saja bisa menyuap sampe dengan nominal 250 juta. Itu semua terjadi karena pegawai negeri begitu popular, dianggap sangat menjamin kemapanan sehingga orang rela menggelontorkan uang, berlomba-lomba menggelontorkan uang untuk menjadi pegawai negeri. Kalau gaji pegawai negeri ditingkatkan? Katakanlah gaji PNS IIIa adalah 4 juta, atau gaji anggota POLRI menjadi dua kali lipat dari semula, hasilnya adalah “biaya masuk jadi pegawai negeri bisa naik, bisa-bisa masuk POLRI mencapai 500 juta”. Singkatnya tidak ada hubungannya dengan tujuan awal.

Sama pula tentang DPR. Pertanyaan besar muncul, kenapa orang ingin menjadi DPR? Karena jabatan DPR itu strategis, strategis untuk berbagai hal sehingga dapat memberikan banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan. Kalau gaji DPR dinaikan, semakin populer, malahan orang semakin ngotot untuk menjadi DPR sehingga dana kampanye bisa berlipat ganda. Lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan tujuan awal, yaitu pemberantasan korupsi.

Kenapa demikian? Karena prabowo tidak menyampaikan suatu gagasan hukum yang tegas berkaitan dengan konsekuensi penaikan gaji pegawai negara. Seandainya ada konsekuensi, dinaikannya gaji berarti dilipatgandakan pula hukuman bagi pelanggaran, mungkin itu lebih menggigit. Mengingkatkan gaji adalah kendaraan untuk menegaskan hukum pada telaku korupsi.

Jokowi dengan sistem pendidikannya

Dari segi ekonomi, pandangan kedua capres nampak berbeda, jokowi lebih kepada anggaran efisien. Namun saya tidak terlalu tertarik mengamatinya. Saya lebih tertarik dengan seruan jokowi mengenai “revolusi mental”. Revolusi mental yang digagas jokowi dilaksanakan dengan kendaraan pendidikan, dimana pendidikan akan mengutamakan dapa pembangunan karakter.

Secara umum saya sangat setuju dengan Jokowi, namun yang menjadi masalah adalah konstruksi pendidikannya? Saya belum mendengar kaitan statement Jokowi dengan kurikulum 2013? Apakah setelah Jokowi naik, aka nada kurikulum 2014? Atau kurikulum yang telah ada dilakukan penyempurnaan? Atau kurikulum 2013 ini saja sudah cukup? Ini menjadi pertanyaan besar dalam benak saya. Bukan persoalan mudah untuk mengonstruksi pendidikan menjadi suatu wahana yang dapat membentuk karakter siswa. 

Sedikit masalah revolusi mental, mohon pak Jokowi, umatnya yang pakai merah-merah itu, yang suka gembor-gembor itu mentalnya gmn ya? Arogan di jalan, polusi suara (knalpot blombongan), mengganggu kenyamanan (bikin macet), boros BBM (gembor-gembor)…Mungkin bisa diserukan “jangan dukung saya jika mentalnya kayak gitu…” hehehe

Masalah lain yang menarik adalah pada kartu sehat. Bagaimanakah peran kartu ini, apakah kartu ini adalah perwujudan lain dari BPJS? Atau benar-benar digratiskan. Mungkin saya yang belum dengar atau mungkin memang belum dipaparkan, langkah jokowi sendiri adalah fokus pada penyediaan fasilitas kesehatan, sedangkan membina masyarakat yang sehat tidak dikupas lebih tajam. Masalah kesadaran masyarakat untuk berperilaku preventif terhadap kesehatan tidak ditekan. Apakah benar negara ini mau membina orang-orang yang sakit? Lantas mengobatinya? Bukankah lebih bijak membina masyarakat yang sehat sehingga sedikit masyarakat yang sakit?

Banyak sekali aspek yang membuat masyarakat nampak menyia-nyiakan kesehatannya, seperti merokok dan minuman keras. Bagaimana mungkin suatu benda yang dapat mengganggu kesehatan dibiarkan beredar luas? Nampaknya saya masih mempertanyakan sistem kartu sehat dan konsentrasi pak Jokowi terhadap kesehatan.

Dan akhirnya saya masih bingung…

Mohon informasi jika ada…

HARMONISME INDONESIA DENGAN BANK SYARIAH (Tinjauan dari Sudut Pandang Ideologi Bangsa)

Oleh: Janu Arlinwibowo

(Guru SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta)

”Pancasila Adalah Ideologi, Darinyalah Jati Diri Bangsa Ini Tercermin”

Ideologi marupakan suatu bagian vital dalam kehidupan bernegara. Indonesia memiliki Pancasila sebagai suatu ideologi yang merepresentasikan jati diri bangsa secara utuh. Ditekankan bahwa ideologi menjadi suatu komitmen teguh yang memberikan warna berbeda pada diri bangsa Indonesia, warna yang kontras untuk menandai keberadaannya.

Dewasa ini era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi membuat terpangkasnya jarak antar wilayah. Imbasnya adalah saling bertukar pikiran dan budaya menjadi sangat mudah. Disinilah peran ideologi sebagai pagar agar suatu bangsa tetap pada jati dirinya. Penting bagi masyarakat mengkritisi budaya yang masuk dan mengajinya dari sudut pandang Pancasila sebagai ideologi. Pancasila dapat dijadikan parameter kebaikan suatu budaya yang masuk ke Indonesia. Keselarasan dengan ideologi bangsa mengindikasikan bahwa budaya yang masuk memiliki unsur kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mencermati peran ideologi sebagai parameter kebaikan maka kajian mengenai sistem perbankan syariah ditinjau dari sudut pandang pancasila dianggap sangat fundamen. Jika dalam penelusuran ditemukan bahwa sistem perbankan syariah memiliki keselarasan dengan ideologi Bangsa maka dapat disimpulkan sistem tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Ketuhanan Adalah Inti

Ideologi bangsa Indonesia diawali dengan asas Ketuhanan, tanda bahwa Indonesia hidup berdasarkan asas keberagamaan. Bangsa ini menyadari betul bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah ciptaanya dan atas kehendaknya. Senada dengan Pancasila sila pertama, Bank Syariah memposisikan asas Ketuhanan sebagai poros utama. Secara filosofis, orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan (tauhid), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan tuhan sebagai pencipta. Basis kinerja sistem yang berbasis pada logika transenden akan memberikan dampak signifikan pada proses perbankan. Tuhan sebagai satu sumber kesempurnaan membuat semua komponen dalam proses dapat mencakup kepentingan semua pihak (rahmatan lil ‘alamin).

Asas Ketuhanan akan memberikan suntikan moral yang baik pada setiap komponen dalam lembaga syariah. Pondasi pikir akan selalu diarahkan pada semua yang memiliki kebermanfaatan, berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Hal yang berkaitan dengan mudhorot pasti akan dijauhkan dari sistem. Bank syariah akan selektif dalam bermitra, tidak semata memandang dari keuntungan finansial saja, akan tetapi dipandang pula apakah menurut tuntunan agama kerjasama akan menghasilkan suatu manfaat. Ekstrimnya, akan dipertimbangkan apakah mitra berkecimpung pada usaha yang halal atau tidak. Bukan bermaksud kolot, namun halal menurut Sang Pencipta pasti akan membawa kebermanfaatan, sedangkan perkara sebaliknya pasti akan member dampak buruk di kemudian, dampak bagi instansi ataupun masyarakat secara luas.

Kehati-hatian bank syariah tercermin pula dengan adanya lembaga yang memberikan kontrol agak bank syariah tetap pada rute hukum Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. DSN dapat mengeluarkan fatwa dimana agar kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) tetap pada prinsip syariah.

Kemanusiaan dan Kebutuhan Masyarakat Indonesia

Masuk dalam ranah kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi salah satu pokok bahasan krusial dalam menjaga keutuhan bangsa. Berdiri sebagai suatu aspek yang selalu mengingatkan pada kemaslahatan manusia, agar semua manusia mendapatkan kemanusiaannya menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Kondisi manusia di Indonesia sangat beraneka ragam dengan variansi tinggi. Selain dikarenakan negara yang memiliki wilayah luas dan terpecah-pecah menjadi ribuan pulau. Diperparah dengan status Indonesia sebagai negara berkembang yang membuat pemerataan pembangunan belum dapat direalisasikan. Sehingga asas kemanusiaan menjadi satu aspek krusial untuk menopang semua sistem yang bergerak di negeri ini.

Bagaimana sistem perbankan syariah dapat memfasilitasi semua manusia, tanpa terkecuali? Hal tersebut menjadi poin penting yang harus dicermati. Singkatnya bagaimana bank dapat memfasilitasi 200 juta jiwa masyarakat Indonesia. Tidak hanya sekedar memfasilitasi, tapi memberikan fasilitas perbankan yang diiringi rasa keamananan dan kenyamanan.

Dalam pembahasan ini akan dibahas kebutuhan masyarakat dipandang dari kacamata ekonomi karena implikasi yang terjadi secara langsung atas performa bank adalah aspek tersebut. Karakter manusia dalam berperilaku terbentuk dari sekian banyak rutinitas yang dilakukan terus-menerus, atau sesuatu contoh yang dilihat terus-menerus. Dalam fungsinya, diharapkan bank dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensinya. Melalui suatu bentuk kerjasama diharapkan antara kedua belah pihak mendapatkan kenyamanan.

Secara umum, sebenarnya ada tiga pihak jenis perilaku pihak terhadap dunia bisnis dan usaha. Pertama adalah risk loving (sangat menyukai resiko usaha). Perilaku ini menyebabkan semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula kepuasan yang diterimanya. Perilaku kedua adalah risk neutrally (netral terhadap resiko). Pihak ini bersikap konstan dan netral terhadap resiko, sehingga semakin tinggi resiko usaha yang terjadi, bukan masalah bagi pihak tersebut selama pendapatan yang diterimanya konstan dan tetap. Prilaku terakhir adalah risk aversion (tidak menyukai resiko). Perilaku ini menyebabkan suatu pihak bersikap menghindari resiko usaha.

Masyarakat Indonesia secara umum memiliki karakter yang serupa dengan perilaku terakhir yaitu membenci resiko. Terhambatnya produktivitas masyarakat Indonesia salah satunya adalah karena ketakutannya dalam bekerjasama dengan perbankan. Semua yang direncanakan selalu terbentur dengan modal sehingga macet ditengah jalan. Bahkan banyak yang lebih parah dari itu, banyak yang hanya memiliki ide saja, keterbatasan dana dan ketakutan bekerjasama dengan instansi perbankan membuat mereka mengubur ide-ide kreatif.

Bank syariah dengan konsep bagi hasil membuat masyarakat merasa lebih nyaman karena akibat dari resiko dapat dibuat bersahabat. Dengan demikian maka antusiasme masyarakat dengan ide-idenya pun akan meningkat. Sistem bagi hasil akan menghapus ketakutan masyarakat untuk bekerjasama dengan bank. Ketika ide-ide dapat terealisasi maka produktifitas masyarakat dapat meningkat.

Beralih pada sudut pandang lain, heterogenitas kemampuan finansial masyarakat Indonesia. Ada beberapa orang yang memiliki kekayaan melimpah, ada banyak pula masyarakat yang sangat miskin, untuk makan sehari pun susah. Negara ini membutuhkan semua hal yang dapat memfasilitasi orang kaya, maupun yang tidak kaya tanpa me”numbal”kan salah satu pihak. Selama ini paradigma kerjasama dengan bank adalah pemilik modal besar akan mendapatkan bunga besar, dan yang menabung dengan jumlah kecil akan habis termakan biaya administrasi. Pengusaha besar yang meminjam dana untuk kegiatan produktif akan semakin kaya dan orang kecil yang meminjam uang untuk usaha kecil-kecilan akan semakin tersungkur karena usaha tidak dapat mengcover bunga.

Fakta ketidakadilan tersebut dijawab lugas oleh sistem perbankan syariah. Bank syariah menerapkan sistem yang berasas pada keadilan. Sistem tidak akan menguntungkan sebagian orang dan membuat sebagian lain tersungkur. Dengan bagi hasil maka semua akan lebih bersahabat, peminjam dana akan lebih nyaman dalam beraktifitas, penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kondosi pemasukan bank. Semua serba terkait dan toleran antara bank, penabung dan peminjam dana.

Persatuan: Kontroversi Salah Arti

Awal merdekanya bangsa ini telah disepakati bahwa negara ini dihuni oleh berbagai macam kepercayaan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, sebelum pada era kepemimpinan Gus Dur Kong Hu Cu diakui. Keberagaman kepercayaan tersebut menjadi permasalahan pada tumbuh kembangnya perbankan syariah. Perbankan yang bersumber pada syariat Islam ini terkadang dianggap sebagai suatu sistem yang eksklusif, “hanya untuk orang Islam”.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah keberadaan bank syariah relevan dengan dengungan Pancasila bahwa persatuan adalah harga mati. Beberapa masyarakat mengangga keberadaan bank syariah memberikan imbas pengkotakan. Suatu paradigm yang sesungguhnya menuding bahwa bank syariah menimbulkan perpecahan. Orang non Islam seakan anti untuk melakukan interaksi dengan bank syariah, dengan anggapan bahwa itu buka sistem mereka. Anggapan ini berlebihan sesungguhnya, bank dengan sistem ekonomi syariah adalah suatu instansi perbankan, bukan bentuk ibadah yang menjadi pembeda antara satu agama dengan agama lain.

Bank syariah memiliki satu prinsip yang menolak paradigm bahwa sistemnya merupakan suatu pengotakan. Satu prinsip yang dipegang dalam aktivitas perbankan bank syariah adalah prinsip universal. Merupakan suatu prinsip yang tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat. Islam berdiri sebagai suatu agama yang rahmatan lil alamin, dimana sistem yang berlandaskan padanya akan memberikan kebaikan pada semua golongan, termasuk agama lain. Sehingga adanya kerjasama dengan bank syariah tidak aka nada diskriminasi pada nasabah non Islam. Semua memiliki kedudukan yang sama sebagai nasabah, hak dan kewajiban pun sama. Mungkin yang sedikit berbeda adalah orang Islam menabung di bank syariah untuk menghidari riba, sedangkan untuk non Islam menabung di bank syariah mencari suatu keuntungan servis.

Selaras dengan pancasila,

Baik untuk bangsa,

Bank syariah sebagai stimulant produktifitas,

Semoga Indonesia bergerak maju...