Social Icons

Pages

Rabu, 01 Oktober 2014

APA YANG SALAH: Sampai 6 Bulan STNK Belum Jadi...

Selamat siang,
Pulang kuliah, sejenak ingin menulis...
Refreshing setelah dibuat melotot tiap hari oleh tesis,

Sekedar pemikiran saya, bisa benar atau bisa juga salah. Saya adalah salah satu pemakai sepeda motor. Beberapa bulan lalu saya membeli sepeda motor. Sedikit berbeda dengan pembelian yang sebelumnya pada tahun 2011. Kala itu saat saya membeli motor saya langsung dikasih surat jalan dan selang beberapa minggu saya dikasih STNK dan plat nomor, Kelanjutannya tidak sampai 2 bulan BPKB sudah berada di tangan.
Pada saat pembelian motor di tahun 2014 ini sungguh sangat berbeda. Setelah motor sampai rumah saya diberi surat jalan yang konon tulisannya hanya berlaku 1 bulan. Saya diwanti-wanti untuk tidak melancong ke luar propinsi karena surat tersebut hanya berlaku dalam propinsi. Namun belum ada setengah bulan motor sudah touring jogja-kudus...hehhe
Menunggu, kemudian selang 1-2 saya di sms oleh toko untuk mengambil berkas, ternyata yang diberikan hanya surat pembayaran pajak dan STNK belum jadi. Saya merasa aneh kenapa turunnya tidak bersamaan padahal biasanya surat pajak dan STNK ada dalam 1 bendel. Namun pihak toko mengungkapkan bahwa pembelian pada bulan tersebut memang seperti itu. Usut punya usut memang banyak temannya yang belum mendapatkan STNK. Menunggu dan menunggu, selang 6 bulan saya di sms untuk mengambil BPKB. Namun anehnya STNK dan plat motor asli belum juga dikasih. Saya paham bahwa yang mengalami hal demikian tidak hanya saya.
Siring berjalannya waktu, ngobrol kesana kemari, muncul berbagai cerita. Kondisi administrasi sepeda motor menjadi seperti itu pasca salah satu pembesar POLRI tertangkap. Entah apa dasarnya orang-orang bilang seperti itu. Pada saat saya crosscheck di toko, mereka tidak dapat menjelaskannya alasan lamanya STNK dan plat motor turun. Mengingat tahun 2011 yang begitu cepat saya jadi berpikir alasan kenapa terjadi. Kenapa terjadi kemunduran kualitas pelayanan?
[malah asik crita...tesis...tesis...]
Terusin cerita, tanggung...
Mungkin sekedar olah pikir saya, hanya meraba tanpa tahu kebenarannya. Saya punya beberapa dugaan berkaitan dengan kasus tersebut. 
1. Tertangkapnya pembesar POLRI
Ya tidak ada salahnya saya mencoba berlogika dengan dugaan tersebut. Jika memang benar dugaan tersebut benar maka kondisi administrasi saat ini menjadi lebih ketat. Karena pemerintah takut kalau "kebobolan" lagi. Namun sedikit tidak logis, apakah karena suatu kasus lantas suatu sistem menjadi lambat? Apakah cara mengontrol suatu sistem berjalan lurus dengan waktu pelayanan yang menjadi lebih lama? Jelas tidak. Lihat saja sistem pedaftaran via internet dan tes via internet yang sedang dikembangkan, menjadi lebih cepat dan transparan.
Apakah birokrasi menjadi lebih panjang dalam mengontrol sistem? Jika iya menjadi suatu hal yang tidak logis. Bukanya birokrasi yang semakin panjang itu membuat sistem rentan terkena polusi. Entahlah, setidaknya itulah yang saya pandang, semakin panjang alur maka semakin banyak orang yang berkepentingan. Lalu logiskah lambatnya proses administrasi karena kasus korupsi pembesar POLRI? Saya tidak bisa menjawabnya...hehe
2. Pemerintah kurang tenaga kerja
Ini adalah logika sederhana dari saya sebagai seorang awam. Bermula dari meledaknya populasi kendaraan bermotor. Lalu pemerintah tidak memiliki cukup sumber daya manusia untuk menyediakan pelayanan prima. Konyol juga tapi mungkin ada benarnya. hehe...
Kalau memang demikian kejadiannya masalah terjadi pada jumlah kendaraan bermotor dan jumlah sumberdaya manusia. Jika memang iya, kenapa pemerintah tidak melakukan perekrutan hingga didapatkan jumlah yang ideal, ideal dalam arti seimbang antara pemasukan, kualitas pelayanan dan jumlah sumber daya. Tampaknya dengan banyaknya orang pintar dinegeri ini tidak susah memodelkannya dalam matematika dan menarik kesimpunan.
Namun saya sedikit tergelitik ketika berpikir populasi kendaraan bermotor. Dengan administrasi yang seperti ini tentu masyarakat banyak yang beralih menginginkan motor setengan pakai karena langsung bisa dipakai dengan surat lengkap dan plat asli. Jika memang misinya demikian maka saya salut. Saya setuju jika populasi kendaraan bermotor ditekan secara implisit dalam suatu sistem. Tahu sendiri jika ditekan secara terang-terangan pasti banyak yang protes. Namun jika demikian kenapa proses administrasi perpanjangan plat juga memakan waktu yang lama? Jika memang dugaan positif saya benar seharusnya hanya motor baru saja yang diberi treatment berbelit-belit. Entahlah....hehe

Saya baru memiliki dua dugaan tersebut. Namun yang jelas hingga saat ini pihak toko belum dapat menjelaskan secara pasti kenapa terjadi masalah seperti ini. Seharusnya dari kepolisian memberikan penjelasan detail pada toko sehingga ketika konsumen bertanya maka dapat dijelaskan dengan baik, tidak hanya menduga-duga. Seperti saya....

[ups waktu habis...mari nesis kembali]